Tersertifikasi insinyur Indonesia kini bebas bekerja di negara Asean

Tersertifikasi, Insinyur Indonesia Kini Bebas Bekerja di Negara ASEAN Oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana pada 11 Sep 2019, 12:15 WIB Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, insinyur asal Indonesia yang telah tersertifikasi oleh ASEAN Federation of Engineering Organizations (AFEO) kini bisa bekerja di negara Asia Tenggara lain. Dia mengatakan, insinyur yang sudah memegang sertifikat tersebut berarti sudah mendapat pengakuan kompetensi dan remunerasi. Secara status, profesi yang diembannya juga telah setara dengan insinyur dari negara ASEAN lain. "Jadi lulusan insinyur Indonesia yang sudah certified sebagai insinyur berdasarkan undang-undang keinsinyuran yang sudah ada, itu kerja di mana saja sudah diakui," ungkap Menteri Basuki di sela-sela Konferensi Organisasi Insinyur se-ASEAN (Cafeo37) di Jakarta International-Expo (JI-Expo) Kemayoran, Rabu (11/9/2019). "Misalnya, insinyur Indonesia kerja di Filipina, remunerasinya sudah di remunerasi Asean, bukan indonesia lagi. Semua sudah ada standarnya," dia menambahkan. Untuk saat ini, ia menyebutkan, pemerintah masih menghimpun database berapa jumlah insinyur asal Tanah Air yang telah tersertifikasi. Demi meraih titel tersebut, lanjutnya, para akademisi yang bergelut di bidang teknik harus menempuh jalur pendidikan lagi untuk menjadi insinyur. "Jadi S.T, sarjana teknik itu harus menempuh lagi pendidikan untuk menjadi insinyur. Jadi kaya (gelar) doktor, begitu sudah diwisuda doktor belum jadi doktor. Dia baru sarjana kesehatan. 2 tahun lagi koas, baru dia dilantik sebagai doktor," tuturnya. "Termasuk nanti yang vokasi-vokasi, politeknik, dia mendapat training lagi untuk menjadi insinyur profesional. Kalau itu sudah ada, sudah didapat, maka dia berlaku (sertifikasinya) terutama di ASEAN," dia menandaskan. 2 of 3 Insinyur Afghanistan Belajar soal Infrastruktur ke Indonesia

Pekerja melakukan proses pembangunan kontruksi jalur rel dwi ganda di Jakarta, Jumat (13/4). Penyelesaian proyek infrastruktur jalur DDT Manggarai- Cikarang ini ditargetkan lebih cepat dari target awal tahun 2022. (Liputan6.com/Johan Tallo) Keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dalam beberapa dekade terakhir, khususnya pada 4 tahun belakangan ini telah mendapatkan apresiasi dari berbagai negara di dunia. Kemampuan dan pengalaman para insinyur Indonesia dinilai sudah cukup memadai untuk berbagi pengalaman dengan negara lain, salah satunya dengan Afghanistan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan kegiatan International Workshop on Infrastructure Development for Afghanistan: Sharing The Best Practices To Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) yang berlangsung 27-31 Agustus 2018 di Jakarta. Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Afghanistan. Dikutip dari keterangan tertulis Kementerian PUPR, Selasa (28/8/2018), sebanyak 9 insinyur Afghanistan yang pejabat tingkat menengah setara direktur dan kepala dinas di negara tersebut menjadi peserta pelatihan tersebut. Direktur Kerjasama Teknik, Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Mohammad Syarif Alatas saat membuka acara tersebut mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Presiden Joko Widodo ke Afghanistan pada tanggal 29 Januari 2018 yang menunjukan bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat dalam membantu pembangunan Afghanistan. Pada pelatihan ini, Indonesia akan berbagi pengalaman dan metode dalam pembangunan infrastruktur khususnya di bidang jalan, mulai dari kebijakan, manajemen konstruksi, skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam pembangunan jalan dan penyusunan studi kelayakan jalan tol. Narasumber adalah para ahli yang berasal dari Kementerian PUPR, Komite Percepatan Penyediaan infrastruktur Prioritas (KPPIP), PT Jasa Marga, dan BUMN Karya yakni PT Waskita Karya dan PT Wika Beton. PT Waskita Kar